Pemanggilan terhadap Norasiah yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Binjai ini digelar secara tertutup di ruangan Kantor DPD Golkar Binjai, sekira pukul 16.00 WIB.
Usai keluar dari Kantor DPD Golkar, Norasiah yang juga "Besan" nya Walikota Binjai Amir Hamzah tidak banyak berkomentar saat di konfirmasi wartawan.
"Maaf, untuk keterangan lebih lanjut bisa tanyakan saja ke pengurus Partai tim pencari fakta, saya hanya memenuhi undangan pemanggilan saja,"ucapnya singkat.
Sementara itu, Ketua tim pencari fakta DPD Partai Golkar Binjai Edi Ismail Mirun didampingi Arifin Pohan selaku Sekretaris saat konferensi pers mengatakan, bahwa kehadiran Norasiah tersebut untuk dimintai klarifikasi sehubungan dengan adanya beberapa postingan di media sosial Facebook (FB) terkait polemik bahwa dirinya (Norasiah) disebut-sebut yang layak menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Binjai.
Edi juga menegaskan bahwa dirinya mendapat tugas dari DPD Partai Golkar Sumatera Utara, guna untuk mendapatkan keterangan atau klarifikasi yang bersangkutan yaitu Norasiah.
"Sesuai klarifikasi dan keterangan yang bersangkutan, bahwa beliau tidak menggunakan akun FB, jadi beliau tidak mengetahui dengan adanya postingan akun FB tersebut, beliau juga siap tegak lurus dan patuh apa yang sudah menjadi keputusan Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Partai Golkar dan tidak ada niat sama sekali untuk memanuver dalam bentuk apapun perihal pengangkatan Ketua DPRD Kota Binjai,"terang Edi.
Edi menjelaskan, pengangkatan Ketua DPRD Kota Binjai sudah ditetapkan berdasarkan keputusan DPP Partai Golkar, yang awalnya ada 6 (enam) nama yang diajukan ke DPP, mengkerucut menjadi 3 (tiga) nama dan terpilih lah 1 (satu) nama untuk menjadi Ketua DPRD yaitu atas nama Mahyadi SP.
Terpisah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai dari Fraksi Gerindra Ronggur Raja Doli Simorangkir menuding Wali Kota Binjai Amir Hamzah menjadi penyebab lamanya proses pelantikan Ketua DPRD Binjai periode 2024-2029.
Ronggur menjelaskan jika nama Mahyadi dari Partai Golkar sebagai Ketua DPRD Binjai telah diumumkan dan sudah diparipurnakan pada November 2024 lalu. Namun proses pelantikan Ketua DPRD Binjai sampai saat ini belum diproses Wali Kota untuk diteruskan ke Gubernur Sumatera Utara.
"Beberapa bulan lalu nama Ketua DPRD Sudah diumumkan di paripurna, putusan DPP Golkar yang menetapkan Ketua DPRD pun sudah sejak November lalu. Sampai sekarang infonya proses itu terhambat di Walijota,"ujar Ronggur, Senin (20/01/2025).
Menurutnya, polemik ini tentu tidak sehat bagi iklim politik di Binjai. Golkar sebagai pemenang Pemilu, tentu berhak untuk menentukan siapa ketua DPRD.
"Saya mengikuti dinamika ini dan beberapa kali diskusi dengan sahabat kami Mahyadi. Beliau bingung apa salahnha dia, sehingga terkesan jadi orang yang tidak diinginkan sebagai Ketua DPRD karena prosesnya dihambat Walijota,"ucapnya.
Ronggur menyebutkan jika ada masalah pribadi, harusnya diselesaikan secara pribadi. Amir dinilai jangan menunjukkan ketidakdewasaannya sebagai pemimpin.
"Kalau ada masalah pribadi dengan pihak-pihak terkait, ya selesaikan secara pribadi, jangan justru jadi tidak dewasa sebagai pemimpin,"sebutnya.
Menurutnya, situasi ini tentu akan jadi catatan kritis kami di lembaga DPRD. Meskipun kami berharap ada sinergi yang positif antara eksekutif dan legislatif.
"Ya, saya pikir tidak jauh lebih hebat Wali Kota Binjai ketimbang Ketum DPP Golkar Bahlil Lahadalia dan Ketua Golkar Sumut H. Musa Rajekshah yang sudah menetapkan nama Ketua DPRD Binjai Mahyadi. Tentu kita mendorong agar proses ini bisa berjalan cepat,"pungkasnya.
(SuDharTar)
