AESENNEWS.COM Probolinggo - Masalah sanitasi dan stunting masih jadi tantangan serius di Kota Probolinggo. Pemerintah kota terus melakukan berbagai upaya, seperti sanitasi berbasis masyarakat (STBM) dan meningkatkan kunjungan balita ke Posyandu. Semua pihak terlibat, mulai dari masyarakat, lintas sektor, hingga perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota, Baznas, CSR, dan perguruan tinggi. Termasuk pada Sabtu (27/7), di mana program pengabdian masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga Surabaya tahun 2024 ikut ambil bagian.
Baru-baru ini, Pemerintah Kota Probolinggo meraih sertifikat Open Defecation Free dari hasil Sidang Pleno yang memverifikasi 10 titik sampling kelurahan, 10 lokasi SD/MI, dan 1 pondok pesantren. Meski begitu, perbaikan sanitasi masih terus berlanjut sesuai rekomendasi tim verifikator Provinsi Jawa Timur.
Beberapa rekomendasinya termasuk pendataan seluruh kepala keluarga, karena mungkin saja masih ada yang berperilaku open defecation, baik tertutup maupun terbuka. Perlu dipastikan ada perubahan nyata dalam peningkatan kualitas sarana sanitasi menjadi lebih aman. Kualitas sanitasi sangat berpengaruh terhadap angka stunting.
Pemerintah Kota Probolinggo bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi ini dengan melibatkan Unair. Melalui program pengabdian masyarakat, Nurkholis berharap peningkatan akses fasilitas sanitasi yang layak dan perubahan perilaku masyarakat bisa mengurangi angka stunting di kota ini.
"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair berkenan melaksanakan pengabdian masyarakat di sini. Ini dukungan nyata bagi kami untuk program penurunan kasus stunting dan tercapainya 100 persen open defecation free (bebas dari buang air besar sembarangan)," ungkap Nurkholis.
Nurkholis juga menambahkan bahwa pemerintah kota berupaya menyediakan fasilitas sanitasi memadai bagi masyarakat melalui berbagai program. Dana dari DAK pada DPUPR PKP akan dialokasikan untuk 85 kepala keluarga, dana inpres untuk 21 kepala keluarga, Baznas Kota Probolinggo untuk 126 kepala keluarga, dan Korpri untuk 52 kepala keluarga.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas hidup masyarakat Kota Probolinggo akan semakin baik, dan masalah sanitasi serta stunting bisa diatasi dengan lebih efektif.
(SB)
