Firman Armunanto, Kasubag Umum yang mewakili Kepala BPS Kota Probolinggo, membuka acara dan menjelaskan bahwa data yang disajikan berasal dari dua survei, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Hasil pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2023, terpantau melalui kedua survei tersebut, dipaparkan dengan jelas oleh Firman.
Dalam wawancara sela-sela FGD, Kepala Bappeda Litbang Diah Sajekti Widowati Sigit menyoroti indikator kesejahteraan sosial di Kota Probolinggo. Target Pemerintah Kota bukan hanya menurunkan tingkat kemiskinan, melainkan membangun kemandirian masyarakat. Diah menyampaikan bahwa program-program yang telah diimplementasikan bertujuan mencapai kemandirian agar tidak terus menggantungkan diri pada pemerintah.
Dalam presentasinya, Diah membahas Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Kota Probolinggo Tahun 2023. Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 73,66 di tahun 2021 menjadi 74,56 di tahun 2022, melebihi capaian nasional. Persentase penduduk miskin Kota Probolinggo Tahun 2023 juga rendah, yaitu 6,48%, jauh di bawah persentase Provinsi Jawa Timur dan nasional.
Statistisi Ahli Muda BPS Kota Probolinggo, Abdul Hadi, kembali menegaskan fakta ini. Menurutnya, tingkat kemiskinan di Kota Probolinggo menunjukkan tren penurunan dan tingkat pengangguran relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Abdul berharap para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan data ini sebagai referensi dalam merencanakan kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan pembangunan nasional. "Sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memahami angka-angka tersebut agar perencanaan menjadi sinergis dengan pembangunan nasional dan sekaligus evaluasi," tandasnya.
(SB)
