AESENNEWS.COM Probolinggo - Dalam upaya melindungi hak anak-anak di bidang pendidikan, hari Kamis yang lalu, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Anak Putus Sekolah. Acara ini dihadiri oleh Habib Hadi Zainal Abidin, Wali Kota Probolinggo, serta drg. Ninik Ira Wibawati, Sekda, yang turut menyemarakkan diskusi tersebut di Puri Manggala Bhakti.
Kadinsos P3A, Rey Suwigtyo, menyampaikan tujuan FGD ini untuk mencari jalan keluar terhadap tantangan pendidikan anak, terutama terkait dengan anak-anak yang terpaksa putus sekolah. "Mencari solusi atas permasalahan sosial yang ada di masyarakat, terutama anak-anak yang seharusnya menikmati minimal 12 tahun pendidikan. Namun, banyak hambatan yang membuat mereka terpaksa putus sekolah," ungkap Rey di hadapan peserta FGD, yang sebagian besar adalah anak-anak putus sekolah dan orang tua mereka.
Sambil Kota Probolinggo meraih prestasi sebagai Kota Layak Anak Tingkat Utama, Wali Kota Habib Hadi mengakui bahwa masih ada sejumlah tantangan yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah masalah anak-anak yang terpaksa putus sekolah. "Meskipun kita telah mencapai predikat tersebut, tetap saja terdapat tantangan yang harus kita hadapi setiap hari. Jika ada anak yang berhenti sekolah padahal pendidikan sudah gratis, itu menandakan adanya faktor-faktor lain yang memengaruhi," ungkapnya.
Habib Hadi menyarankan kepada Dinas Pendidikan setempat bahwa dalam menangani kasus anak putus sekolah, tidak cukup hanya melakukan pencatatan administratif semata. Perlu juga diidentifikasi penyebabnya dan memberikan solusi agar anak-anak tersebut kembali ke sekolah. "Saya harap kepada Dinas Pendidikan di Kota Probolinggo maupun provinsi, jika ada anak yang berhenti sekolah, tidak hanya dicatat atau dihapus dari data, tapi juga harus dilakukan follow-up untuk mengetahui penyebabnya serta memberikan tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh OPD terkait," pesannya.
Bagi anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena masalah ekonomi keluarga, Habib Hadi memberikan solusi alternatif, yaitu pondok pesantren. Tempat ini dianggap sebagai jalan keluar agar anak tetap bisa melanjutkan pendidikan tanpa memberatkan secara finansial. "Jika masalahnya terkait dengan ekonomi, ada solusinya, yaitu di pondok pesantren. Di sana anak bisa belajar ilmu agama dan umum tanpa orang tua terbebani masalah biaya pendidikan. Agama dan ilmu umum bisa didapat, dan orang tua tidak perlu khawatir tentang biaya pendidikan," ujar Habib Hadi.
Selain memberikan bantuan peralatan sekolah secara simbolis, Wali Kota Habib Hadi juga bersama perwakilan peserta FGD menandatangani komitmen Pencegahan Anak Putus Sekolah di Kota Probolinggo. Komitmen tersebut merupakan upaya bersama antara pemerintah setempat, orang tua, dan anak-anak untuk mewujudkan Kota Probolinggo sebagai tempat yang ramah dan layak bagi perkembangan anak-anak.
Tiga narasumber dihadirkan dalam FGD ini, antara lain Siti Romlah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Sutjipto dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kota Probolinggo, dan Arie Cahyono dari BPSDM Provinsi Jawa Timur, yang turut mengisi diskusi dengan berbagai pandangan dan solusi.
(SB)