AESENNEWS.COM Probolinggo - Pemerintah Kota Probolinggo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) baru saja menggelar acara pembinaan khusus bagi para Admin Media Sosial (medsos) pemerintah. Di ruang Puri Manggala Bhakti, yang tak jauh dari kantor Walikota di Jalan Panglima Sudirman, para admin berkumpul pada Senin siang yang cerah tanggal 20 November.
Acara yang diselenggarakan dengan tema "Sosialisasi Optimalisasi Pemanfaatan Medsos Pemerintah" ini turut dihadiri oleh Walikota Habib Hadi Zainal Abidin, figur puncak Kota Bayuangga, dan dipandu oleh Kepala Diskominfo, Aman Suryaman. Tidak ketinggalan, Staf Ahli Walikota Bidang SDM dan Kemasyarakatan, Surya Darmawati, juga ikut serta untuk membagikan pengalaman seputar manajemen media sosial pemerintah.
Dalam arahannya kepada ratusan peserta yang antusias, Wali Kota Habib Hadi menyampaikan pandangannya tentang perubahan masyarakat yang dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Medsos, sebagai produk dari era digital, menjadi pilar utama dalam perubahan pola perilaku masyarakat, termasuk budaya, etika, dan norma yang ada.
"Peran medsos sangat krusial dalam mentransfer informasi dari satu individu ke individu lainnya. Bahkan, kini medsos telah menjadi sumber berita utama bagi media-media mainstream," ujarnya dengan penuh keyakinan.
Menurutnya, medsos tidak hanya sebagai sarana informasi kepada masyarakat, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Dengan kompak dan kerja sama yang solid antar admin PD, pemanfaatan medsos dapat dioptimalkan untuk mendukung penyebarluasan informasi pembangunan Pemerintah Daerah. Pentingnya menjaga etika bermedia sosial juga ditekankan oleh Wali Kota.
"Pembaruan berita di medsos harus terus dilakukan dengan baik. Masyarakat harus mengetahui dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk layanan, bantuan, dan event yang diselenggarakan," tambahnya.
Walikota Habib Hadi juga menekankan keterbukaan untuk memberikan penguatan-penguatan kepada para admin yang membutuhkan perspektif pandang lebih lanjut. Baginya, informasi yang disampaikan haruslah real, sesuai dengan fakta yang ada, sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
(SB)