Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo menegaskan bahwa musyawarah perencanaan pembangunan merupakan proses strategis yang melibatkan berbagai pihak, dari pemerintah hingga masyarakat. Pendekatan pembangunan kini tidak hanya bersifat top-down, melainkan juga mengintegrasikan pendapat dan masukan dari tingkat bawah (bottom-up planning).
"TAPD dan perangkat daerah diminta untuk intensif berkoordinasi guna membangun perencanaan yang lebih baik, saling bersinergi, dan memiliki indikator yang jelas," ujar Wali Kota. Diah berharap usulan yang diajukan dapat bermanfaat secara luas dan tidak mendiskriminasi kelompok tertentu. Aspirasi harus rasional, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, proporsional dengan standar harga yang ditetapkan, dan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.
Dalam konteks perencanaan anggaran tahun 2025, Diah menyebut penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri tetap menjadi landasan. Usulan harus memilih dari kamus usulan yang telah disediakan perangkat daerah. Peran LPM diakui sebagai jembatan penting antara masyarakat dan pemerintah daerah.
"Mengingat pentingnya Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan, diperlukan bimbingan dari perangkat daerah agar usulan sesuai aturan yang berlaku dan terhindar dari permasalahan," tambahnya, menekankan perlunya koordinasi yang erat untuk kelancaran perencanaan hingga pelaporan.
(SB)
