Kegiatan ini dihadiri oleh 150 peserta, termasuk Bappeda Provinsi Jatim, para Kepala Perangkat, pengelola program di Perangkat Daerah, perwakilan Forum Kelompok Masyarakat, dan tim penyusun perencanaan dari Bappeda Litbang Kota Probolinggo.
Sesungguhnya, Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah kelanjutan dari perjalanan panjang dalam penyusunan RPJPD. Dimulai dari forum diskusi kelompok pada tanggal 4 September 2023, hingga saat tandatangan saran dan masukan dari para perangkat daerah pada tanggal 23 Oktober 2023 lalu.
Sekda Ninik, dalam sambutannya, menggugah semangat semua peserta, "Kita semua perlu mengubah cara berpikir kita, karena saat ini kita tengah merancang sesuatu yang tak hanya berlaku untuk satu atau dua tahun ke depan. Kami sedang membentuk wajah Kota Probolinggo 20 tahun dari sekarang."
20 tahun adalah waktu yang tak bisa dipandang sebelah mata. Didalamnya terdapat empat periode RPJMD yang berlangsung selama lima tahun masing-masing, sehingga RPJPD harus menjadi landasan bagi empat masa kepemimpinan kepala daerah. Tentu saja, tugas ini taklah mudah, karena melibatkan masa depan Kota Probolinggo dan prioritas unik dari setiap kepala daerah. Namun, melalui dokumen RPJPD, diharapkan dapat memberikan arahan kepada visi dan misi kepala daerah yang terpilih, sehingga impian jangka panjang Kota Probolinggo dapat terwujud hingga tahun 2045.
Sekda Ninik juga menegaskan bahwa, selain mendengar masukan dari warga Kota Probolinggo, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 juga mengamanatkan bahwa RPJPD harus selaras dengan RPJPN. Maka, perlu mencari keselarasan antara visi nasional dan aspirasi Kota Probolinggo.
Di sisi lain, Kepala Bappeda Litbang Kota Probolinggo, Dyah Sajekti Widowati Sigit, menjelaskan tujuan di balik FKP ini. Mereka ingin mendengar pandangan dan masukan dari semua pemangku kepentingan untuk memperbaiki rancangan awal RPJPD Kota Probolinggo tahun 2025-2045.
Dyah Sajekti menjelaskan, "Ini adalah pertemuan ketiga, setelah sebelumnya ada pertemuan untuk menandatangani perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Wali Kota Probolinggo pada tanggal 30 Oktober 2023. Sebelumnya juga telah diadakan forum diskusi kelompok. Pada pertemuan kali ini, kita akan menyetujui kesepakatan dengan para pemangku kepentingan dalam bentuk penandatanganan perjanjian."
(SB)
