Kepala Dinsos, PPPA Kota Probolinggo, Rey Suwigtyo, menjelaskan bahwa Bimtek ini adalah bagian dari strategi untuk mencapai kesetaraan gender (gender equality), yang merupakan salah satu tujuan ke-5 Sustainable Development Goals (SDGs) dan telah diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jatim 2019-2020. Salah satu indikator utamanya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yang tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD 2019-2024.
Tyok, sapaan akrab Rey Suwigtyo, menekankan pentingnya perencanaan yang responsif gender, yang telah diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000. Ini juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 67 Tahun 2011 tentang perubahan Permendagri No. 15 tahun 2008 mengenai Pedoman Umum PUG. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa instansi pemerintah maupun non-pemerintah wajib memastikan pelaksanaan PUG dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing instansi.
"Kita diwajibkan untuk terus menerus melakukan perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi. Ini adalah langkah penting dalam mengurangi kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Alhamdulillah, hasil evaluasi dari Kementerian PPPA menempatkan PUG Kota Probolinggo dalam kategori 'Utama'. Mari berikan tepuk tangan yang meriah," ujar Tyok dengan semangat.
Dalam acara ini, Dinsos Kota Probolinggo menggandeng narasumber, Suti'ah, seorang Fasilitator PUG Provinsi Jawa Timur. Sebanyak 100 peserta dari berbagai perangkat daerah di Kota Probolinggo ikut serta dalam kegiatan ini, termasuk para perencana dan SDM teknis.
Peserta juga diberikan tugas untuk menyusun dokumen Perencanaan Program dan Anggaran (PPRG) tahun 2024 dengan mengikuti 9 langkah. Ini termasuk pemilihan kebijakan/program/kegiatan yang akan dianalisis, penyajian data untuk memahami aspek gender, pengenalan faktor-faktor kesenjangan gender, identifikasi sebab-sebab kesenjangan internal dan eksternal, reformulasi tujuan, rencana aksi, serta penggunaan data dasar dan indikator gender.
"Dengan langkah-langkah ini, diharapkan para perencana mampu mengembangkan indikator kinerja yang responsif gender dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah di institusi masing-masing," tambah narasumber.
(SB)
