AESENNEWS.COM Probolinggo - Politik dan Pemilu 2024 menjadi pembahasan yang paling menyita perhatian dalam Dialog Forkopimda dengan Masyarakat di Orin Hall and Resto, pada Rabu (25/10) pagi. Mulai dari kekhawatiran akan terjadinya chaos karena perbedaan pilihan hingga, keberpihakan ustaz, kiai atau ulama terhadap salah satu pasangan calon presiden. Pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan masyarakat menambah seru dialog yang dihadiri berbagai stakeholder itu.
Dalam acara yang mengusung tema sinergi forkopimda dengan masyarakat untuk menjaga stabilitas, menuju Pemilu 2024 yang aman dan damai itu turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Wawan Sugiantono, kepala perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Probolinggo, Ketua MUI Kiai Nizar Irsyad, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan TP PKK kelurahan se-Kota Probolinggo.
Seperti Dandim 0820 Letkol Arm Budi Heriasto yang dengan meyakinkan, menjawab pertanyaan masyarakat perihal pengamanan pemilu. Ia mengatakan, wilayah Probolinggo Raya, yakni Kota dan Kabupaten Probolinggo masuk dalam yurisdiksinya. Karena itu, dengan melakukan kolaborasi bersama Polres/ Polresta Probolinggo, Satpol PP dan juga masyarakat, ia yakin keamanan pemilu dapat dijaga dengan baik. “Jadi aparat kita pun tidak akan bisa sukses seratus persen dalam rangka melaksanakan pengamanan tanpa ada dukungan dari masyarakat. Di mana di setiap wilayah pasti ada tokoh-tokoh agama/ masyarakat bahkan komunitas yang selama ini ditokohkan. Di situlah nanti kami akan berkolaborasi,” jawabnya.
Sementara Kapolresta AKBP Wadi Sa’bani menyinggung perihal pentingnya edukasi pada pemilih. Karenanya, Wadi pun mengatakan tak akan meninggalkan ranah itu. “Ketika seluruh komponen berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan rulenya, tadi yang disampaikan Probolinggo aman, Kedopok aman, masyarakat akan senang. Kita mengedukasi masyarakat, kita memberikan imbauan pada masyarakat supaya tidak melakukan hal-hal di luar ketentuan hukum. Kita juga sebelumnya juga melakukan simulasi sistem pengamanan pemilu pada beberapa waktu yang lalu,” terang Wadi.
Menyinggung perihal pendidikan politik, Ketua DPRD Kota Probolinggo, Abdul Mujib mengatakan, selama ini partai politik mendapat bantuan politik atau banpol dari Pemkot Probolinggo. Dari banpol itu, sekira minimal 50 sampai 60% harus dialokasikan untuk pendidikan politik. “Tentu pendidikan politik ini kita mengundang peserta, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk memberikan pengertian politik," ujarnya.
Salah satu peserta pun mengungkapkan jika salah satu keresahannya selama ini adalah melihat kiai atau ustaz berpolitik. Menurutnya, kiai sebagai tokoh agama memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan. "Maka tolong pada bapak kiai dan bapak ustaz itu masuk di dalamnya tapi jangan ikut berpolitik sehingga tidak menyebabkan bingung masyarakat,” tanyanya.
(SB)