Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu yang vital dan menjadi atensi pemerintah serta masyarakat. Mengingat belakangan ini diketahui ada pencemaran udara yang bersumber dari emisi bergerak kendaraan bermotor maupun gas yang berasal dari industri.
Di hadapan 90 orang peserta. Asdum Retno menyampaikan bahwa Kota Probolinggo memiliki lokasi yang strategis. Sehingga menjadi pusat perekonomian perdagangan dan sekaligus kawasan penyangga Bromo Tengger Semeru yaitu kawasan pembangunan percepatan ekonomi nasional.
“Ini merupakan peluang potensial yang dapat dikembangkan untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, aktivitas sosial, ekonomi, pertumbuhan industri, Pembangunan infrastruktur, pertanian, perdagangan dan jasa yang memberikan dampak bagi lingkungan hidup. Mengingat perkembangan dunia industri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan industri adalah adanya limbah padat cair dan emisi,” ujarnya.
Ia menambahkan, sesuai dengan dokumen lingkungan, pengelolaan limbah menjadi komitmen dari pelaku usaha. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamanatkan para pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan limbah cair maupun limbah padatnya.
Sementara itu dalam laporannya, Kepala DLH Retno Wandasari mengatakan sosialisasi itu diikuti oleh peserta dari pelaku usaha, perwakilan pengusaha dan pelayanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan pada pelaku usaha dalam upaya pengendalian lingkungan. Sekaligus memfasilitasi kegiatan usaha dalam pembuatan laporan semester serta sebagai media penyampaian informasi tentang pelayanan UPT Labling yang bekerja sama dengan DLH Provinsi Jawa Timur.
“Kegiatan ini menggandeng narasumber dari Sub Koordinator Pengawasan Lingkungan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Provinsi Jawa Timur Bissyaifoel S dan dari dan UPT Labling Provinsi Jawa Timur Foni Fitri K,” ujarnya.
Kedua narasumber itu akan memaparkan materi terkait Pengawasan Terhadap Pencemaran Lingkungan dan relevansi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020.
(SB)
