Pada kesempatan itu, Sekdaprov Fahrizal berharap Konsultasi Pelayanan Publik ini dapat membangun kesepahaman dalam melakukan penyusunan KLHS RPJPD.
"Melalui narasumber serta stakeholder terkait, kiranya dapat memberikan saran dan masukan dalam penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Lampung sehingga dapat menciptakan skenario pembangunan berkelanjutan terbaik serta dapat diintegrasikan dalam dokumen RPJPD sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan," ujar Fahrizal.
Seperti diketahui, melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG’s), Pemerintah memberikan 17 tujuan yang wajib dilaksanakan seluruh jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
Oleh karena itu, Fahrizal menyampaikan bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) harus memperhatikan kondisi lingkungan sehingga dalam penyusunan RPJPD memerlukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai upaya untuk memperkuat substansi perencanaan daerah, mendukung perencanaan yang lebih terarah, tepat sasaran, dan selaras dengan pembangunan daerah serta memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Fahrizal menjelaskan bahwa dengan berakhirnya RPJPD periode 2005-2025 serta pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Diharapkan dalam menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang di Provinsi Lampung dapat selaras dan mengacu Visi Indonesia 2045 serta memperhatikan isu pembangunan berkelanjutan dan kondisi capaian TPB di Provinsi Lampung saat ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang diwakili oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Dwi Tyastuti yang sekaligus Ketua Pelaksana kegiatan menyampaikan, bahwa Uji Publik II Penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Lampung bertujuan untuk merumuskan skenario dan rekomendasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Provinsi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
Dwi Tyastuti menjelaskan bahwa giat ini merupakan salah satu upaya Dalam mewujudkan Visi Indonesia emas pada tahun 2045 menjadi Megatrend Dunia.
Peserta yang hadir pada kesempatan ini terdiri dari Kepala Instansi Vertikal dan unsur Perguruan Tinggi, Kepala Perangkat Daerah terkait, Tim Kelompok Kerja Pembuat KLHS RPJPD Provinsi Lampung, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung, Kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung (red).
