AESENNEWS.COM, kota Bekasi-acara pemuda yang di fasilitasi Dispora kota Bekasi atau dengan mengambil tema Festival pemuda Bekasi berbasis. Inovatif kreatif yang berdampak terhadap lingkungan lingkungan hidup, yang di adakan berbarengan dengan carfriday pada Minggu (27-agustus-2023)
Bang Jimmy selalu ketua umum Forum Remaja Dan Mahasiswa Bekasi.saat di wawancara i media mengatakan ' Ada berapa acuan dalam pelaksanaan kegiatan di dalam menjalankan kegiatan pemerintah yaitu perpres no.12 tahun 2021 tentang pengadaan barang / jasa ,
pemerintah atau khusus Dispora kota Bekasi kalau mengacu pada hal tersebut dengan nilai 2,2 miliar lebih, maka harusnya dinas pemuda dan olah raga dalam menjalankan kegiatan tersebut harus mengunaka n pihak ke 3 atau eo yg bertangung jawab dalam gelaran acara tersebut nyatanya menurut pihak Dispora kota Bekasi hanya mengunakan korlap yg di sk kan dlm menjalankan kegiatan tersebut.
Dan output serta inputnya kegiatan tersebut harus jelas untuk kepemudaan bukan nya pemuda hanya di jadikan peserta tapi harus dilibatkan dr awal perencanaan kegiatan tersebut sampai gelaran acara tersebut karena itu salah satu kewajiban pemerintah menurut amanat uu no.40 Thn 2009 tersebut apalagi judul dan tema nya festival pemuda sebagai agen ofchange untuk lingkungan.jelasnya dengan tegas.
Karena menurut saya angaran festival pemuda dengan workshop2 yg di adakan disporbud terpisah contoh kurang lebih angaran untuk pelatihan photografi 200 jt an kurang lebih serta workshop kepemudaan itu ada angaranya nya tersendiri kurang lebih 1 miliar jadi kegiatan2 tersebut terpisah dari kegiatan gelaran festival kepemudaan,nah..anehnya..
teman-teman hanya dijadikan peserta tidak dilibatkan konsep,
awalnya pertama itu kedua adanya polemik atau masalah yang terjadi hari ini itu sebab dan akibat akses dari ketidak profesional dari dinas pemuda dan olahraga dalam melakukan pagelaran acara tersebut termasuk tidak adanya transparansi anggaran dari kegiatan ini yang nilainya 2,2 miliar.jelas nya dengan tegas.
harapan saya ke depannya ketika pemerintah sebagai falisator atau menurut undang-undang pemerintah bertanggung jawab membina, teman-teman pemuda yang ada di wilayahnya masing-masing itu amanat dari undang-undang nomor 40 tahun 2009tentang kepemudaan bahwasanya pemerintah harus bertanggung jawab dalam membina kepemudahan ada di wilayahnya masing-masing.
