PGI memahami bahwa ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk mengurus surat ijin pemanfaatan gedung tempat ibadah sementara sekalipun demikian, ketidaklengkapan ijin tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan secara paksa peribadahan yang sedang berlangsung, apalagi tindakan penghentian itu dilakukan dengan cara-cara yang sangat tidak bermartabat, serta menimbulkan teror dan ketakutan.
Terhadap kejadian ini, PGI meminta agar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan izin sementara bagi berlangsungnya peribadahan bardasarkan amanat PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 pasal 18 dan 19 sebagai bentuk fasilitasi negara dalam mencari solusi pemanfaatan gedung tempat ibadah sementara.
Mempertimbangkan dinamika politik yang berkembang menjelang Pemilu, PGI berharap agar aparat keamanan dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat memfasilitasi mekanisme dialogis yang setara dan adil antara berbagai pihak dalam kasus ini. Dengan begitu, masalah ini tidak berkembang menjadi gesekan-gesekan sosial di tengah masyarakat yang berpotensi dipolitisir oleh oknum, atau kelompok yang ingin memetik keuntungan politik dari kasus-kasus seperti ini. (Red)
