Aesennews Yogyakarta-Maraknya Pemberitaan di media online maupun televisi tentang permasalahan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di beberapa daerah, khususnya pada jenjang sekolah SMP, SMA dan SMK dengan diwarnai protes, pengaduan bahkan demo yang dilakukan kelompok masyarakat, telah mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh penerapan sistem Zonasi PPDB.
Melansir dari antaranews.com, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Warsito, menyatakan, pemerintah akan mengevaluasi penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Mengutip siaran pers kementerian di Jakarta, pada Jumat, 21 Juli 2023, Warsito menyampaikan bahwa evaluasi yang komprehensif perlu dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan dari masyarakat mengenai masalah regulasi dan penerapan sistem zonasi dalam PPDB.
Pemerintah berencana mengevaluasi penerapan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.
Selain itu, menurut dia, sosialisasi PPDB maksimal akan dilakukan pada Oktober untuk memudahkan pemerintah daerah menyampaikan
perubahan mengenai peraturan PPDB.
Agar pemerintah daerah bisa menyiapkan langkah untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru, maka, kementerian juga akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dua sampai tiga bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
Untuk PPDB berikutnya Dinas Pendidikan sebaiknya menyampaikan sosialisasi mengenai PPDB lebih awal guna mencegah munculnya masalah dalam pelaksanaan penerimaan siswa baru.
"Perlu adanya sosialisasi pelaksanaan PPDB pada semester pertama untuk kelas 6, 9, dan 12," ujar Warsito.
Disamping itu Sosialisasi lebih awal tentang pelaksanaan PPDB perlu dilakukan, sehingga para orang tua dan calon siswa dapat lebih awal memperhitungkan pilihan sekolah yang bisa diambil,
dan sudah selayaknya,
Permasalahan PPDB mendapat perhatian serius dari pemerintah. (Dik Poer)
