Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan yang tengah digodok oleh DPR dan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dimana turut mengatur perihal tembakau menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.
Kekhawatiran pun timbul pada sektor industri tembakau di Indonesia, terutama pada petani tembakau.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Vita Ervina menyatakan tegas menolak menanggapi masuknya pasal yang menyetarakan tembakau dengan narkotika pada RUU Kesehatan.
Ia menilai tembakau tidak bisa disamakan dengan narkotika. Menurutnya, bahwa menyamakan tembakau dan narkotika dalam satu definisi kelompok zat adiktif itu terlalu berlebihan.
Vita mengaku tidak setuju dengan dimasukkannya tembakau atau produk tembakau ke dalam klausul zat adiktif karena tembakau dan zat adiktif lainnya, seperti psikotropika dan alkohol, memiliki karakteristik yang berbeda secara hukum dan sosial.
Menurut dia, meski sama-sama mengandung zat adiktif namun adiksinya berbeda secara signifikan dan ada perbedaan yang mendasar antara tembakau dengan narkotika.
"Tembakau adalah tanaman yang legal. Produksinya, peredaran dan penggunaannya pun legal. Nikotin yang terkandung dalam tembakau merupakan zat adiktif yang sah, begitupula zat adiktif pada kafein yang terdapat di kopi, teh dan minuman energi," tegas legislator dari Dapil VI Jateng meliputi Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Magelang, Purworejo dan Kota Magelang ini, Senin (8/5/2023).
Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jateng VI yang berada di daerah sentra penghasil tanaman tembakau yaitu Temanggung, Wonosobo dan Magelang. Dirinya menyatakan bahwa jika RUU itu disahkan maka petani tembakau yang akan terkena dampaknya.
Vita menilai tidak ada keberpihakan kepada rakyat, terutama kepada para petani.
Ia menjelaskan, petani tembakau adalah salah satu penyumbang devisa. Tembakau memberikan konstribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional.
Penerimaan APBN dari cukai rokok pada tahun
2023 mencapai 218 triliun rupiah. Jika ditambah dengan pajak tembakau bisa mencapai 280 triliun.
Hal tersebut menunjukkan bahwa tembakau memberikan sumbangsih yang sangat besar bagi negara.
Vita menyebut, pertanian tembakau merupakan salah satu sektor yang menggerakkan perekonomian dari bawah. Terdapat sekitar 6,1 juta orang yang terlibat dalam rantai pertanian tembakau.
"Negara tidak boleh menutup mata terhadap konstribusi petani tembakau. Itu bukan angka kecil. Saya meminta pasal tembakau untuk dihilangkan, karena sudah ada aturannya. Aturan yang ada saja sudah ketat, tinggal ditegakkan saja PP yang sudah ada," tegasnya.
"Saya berharap RUU Kesehatan
yang disusun tidak menimbulkan kerugian bagi ekosistem industri hasil tembakau dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan aspek kesejahteraan ekonomi masyarakat," sambungnya.
Vita juga menguraikan, di dalam RUU yang tengah digodok DPR dan Kemenkes di antaranya yang paling menonjol adalah pasal 154 tentang ruang lingkup
zat adiktif pada hasil olahan tembakau.
Mengingat, dalam draft usulan RUU Kesehatan tersebut, khususnya Pasal 154 Ayat 3 tertulis zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat berupa: (a) narkotika; (b) psikotropika; (c)
minuman beralkohol; (d) hasil tembakau; dan (e) hasil pengolahan zat adiktif lainnya.
Sehingga, lanjut Vita, pasal tersebut secara tegas menyamakan hasil olahan tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok
daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair dengan zat adiktif yang terdapat dalam narkotika, psikotropika dan minuman beralkohol.
Pasal kontroversial lainnya adalah Pasal 154 Ayat 5 yang berbunyi "Produksi, peredaran dan
penggunaan zat adiktif sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 huruf (d) dan huruf (e) harus memenuhi
standar dan atau persyaratan kesehatan". Ia menilai mengapa hanya hasil tembakau dan hasil pengolahan zat
adiktif lainnya yang harus memenuhi standar dan persyaratan kesehatan. Sedangkan untuk
narkotika, psikotropika dan minuman beralkohol tidak disebutkan.
Menurut Vita, pasal ini jelas sangat diskriminatif dan berpotensi menimbulkan kriminalisasi bagi petani,
pekerja, buruh, konsumen atau seluruh ekosistem Industri Hasil Tembakau (IHT). Jika pasal ini
diloloskan, maka itu sama saja memberi predikat buruk bahwa petani tembakau sama dengan petani
ganja.
Mereka bahkan juga disebut sebagai penyebab penyakit hingga kematian yang menghabiskan
paling banyak dana kesehatan.
“Jadi batalkan saja pasal tembakau yang samakan Narkotika dan
Miras dalam RUU Kesehatan,” tegas Vita.
08-05-2023(Hadi-Endang)
