AESENNEWS.COM - Peraturan Gubernur dan Otonomi Daerah - Peraturan Gubernur merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukan atau hierarkinya berada di bawah peraturan daerah provinsi.
Posisi peraturan gubernur memang tidak disebut secara eksplisit dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, akan tetapi eksistensi peraturan gubernur yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan justru ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.
Selanjutnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penyelesaian Pertentangan antara Peraturan Gubernur dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Lebih Tinggi
Dalam sistem hukum di Indonesia, sebuah produk perundang-undangan dapat dilakukan pengujian untuk mengetahui apakah materi muatan produk perundang-undangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ataukah bertentangan dengan peraturan yang lainnya.
Sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengujian perundang-undangan dapat dilakukan oleh dua lembaga negara.
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah UndangUndang (Peraturan Pemerintah sampai tingkat Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945).
Mekanisme penyelesaian Peraturan Gubernur yang diduga bertentangan dengan Pertauran Perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya adalah dengan dilakukannya pengujian terhadap materi muatan Peraturan Gubernur tersebut di Mahkamah Agung.
Sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pengujian perundang-undangan dapat dilakukan oleh dua lembaga negara.
Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah UndangUndang (Peraturan Pemerintah sampai tingkat Peraturan Daerah) terhadap Undang-Undang dilakukan pengujian oleh Mahkamah Agung (Pasal 24A ayat (1) UUD 1945).
Mekanisme penyelesaian Peraturan Gubernur yang diduga bertentangan dengan Pertauran Perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya adalah dengan dilakukannya pengujian terhadap materi muatan Peraturan Gubernur tersebut di Mahkamah Agung.
Mekanisme Uji Materiil Peraturan Gubernur di Mahkamah Agung
Langkah-langkah pengajuan uji materiil peraturan gubernur di MA :
1. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
3. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
i. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
ii. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
iii. hal-hal yang diminta untuk diputus.
4. Permohonan pengujian dilakukan oleh MA paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
5. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan MA menyatakan permohonan tidak diterima.
6. Jika permohonan beralasan, amar putusan MA menyatakan permohonan dikabulkan dan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. MA kemudian dalam putusannya menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.
8. Sedangkan jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
9. Putusan MA dimuat dalam Berita Negara paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dibacakan serta dikirimkan salinannya kepada para pihak.
10. Dalam hal 90 hari setelah putusan MA dikirimkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Langkah-langkah pengajuan uji materiil peraturan gubernur di MA :
1. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada MA dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
2. Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
a. perorangan warga negara Indonesia;
b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
3. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama dan alamat pemohon;
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
i. materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
ii. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
iii. hal-hal yang diminta untuk diputus.
4. Permohonan pengujian dilakukan oleh MA paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
5. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat, amar putusan MA menyatakan permohonan tidak diterima.
6. Jika permohonan beralasan, amar putusan MA menyatakan permohonan dikabulkan dan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. MA kemudian dalam putusannya menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.
8. Sedangkan jika peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
9. Putusan MA dimuat dalam Berita Negara paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal putusan dibacakan serta dikirimkan salinannya kepada para pihak.
10. Dalam hal 90 hari setelah putusan MA dikirimkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
Lalu, bagaimana jika peraturan gubernur tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya?
Berdasarkan ketentuan Pasal 145 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau PUU yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
Hal senada pun ditegaskan di Pasal 251 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : “Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”.
Hal senada pun ditegaskan di Pasal 251 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan : “Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Menteri”.
Contoh Putusan : Putusan MA No. 57 P/HUM/2017 yang mengabulkan permohonan uji materiil atas Pergub DKI Jakarta 195/2014.
Dalam amar putusan dinyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) dan (2) Pergub DKI Jakarta 195/2014 jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Pergub DKI Jakarta 141/2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 133 ayat (1) UU LLAJ, Pasal 11 UU HAM serta Pasal 5 dan 6 UU 12/2011. Akibatnya, pasal yang dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Referensi :
Jurnal IUS, Volume IV, Nomor 2 Agustus Tahun 2016
Referensi :
Jurnal IUS, Volume IV, Nomor 2 Agustus Tahun 2016
https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-langkah-permohonan-uji-materiil-ke-mahkamah-agung-lt51c0614a21851
Demikian jawaban saya,
Terima Kasih
Demikian jawaban saya,
Terima Kasih
-Angelica Loimalitna
