Sekretaris BNPP, Prof. Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, tugas BNPP yang pertama adalah menata garis batas negara, baik di darat dan di laut. Yang kedua adalah mengoordinasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk menata pergerakan barang dan manusia.
Tugas lainnya adalah mengembangkan kawasan perbatasan menjadi embrio baru pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial masyarakat perbatasan.
"Sesuai pesan Presiden Jokowi untuk membanjiri produk-produk Indonesia di kawasan perbatasan, termasuk produk makanan, budaya dan pendidikan. Nantinya kita juga berharap bisa mengundang Corporate Social Responsibility (CSR) dan investor untuk merealisasikan berbagai program seperti 'Indonesia memanggil kawasan perbatasan'," jelas Zudan dalam diskusi dengan BRIN di Kantor BNPP, Jakarta, Senin (3/4/2023) kemarin.
Zudan menerangkan, BNPP perlu mendorong percepatan infrastruktur terutama yang mendukung pengembangan kawasan perbatasan. BNPP menyambut baik rencana kerja sama dengan BRIN memajukan kawasan perbatasan.
"Kita cari solusi dalam keterbatasan SDM, dana dan infrastruktur. Nantinya kami akan mencoba bersinergi dengan perjanjian kerja sama," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Peneliti Otonomi Daerah Pusat Riset Politik BRIN, Prof. Siti Zuhro, menjelaskan, sejumlah penelitian ke daerah perbatasan negara dan menemukan beberapa kendala pembangunan kawasan perbatasan. Kendala tersebut, yakni pemerintah daerah masih berfikir ketergantungan pada pemerintah pusat.
Selain itu, permasalahan regulasi undang-undang yang membuat tumpang tindih kewenangan dalam membangun desa dan ruang-ruang lainnya. Terobosan yang bisa dilakukan adalah mendorong pemerintah daerah mulai mengendurkan ketergantungan dari Pemerintah Pusat, termasuk membangun kreativitas dengan pengembangan budaya dan alam berdasarkan karakter lokal.
"BRIN akan membantu dengan penelitian yang nantinya bisa disinergikan dalam program-program yang aplikatif. Ke depannya perlu kerja sama, termasuk membangun seminar," jelasnya (Nanang/Jakarta).
Sumber: Humas BNPP
