Aesennews.com, Lampung - Dugaan Pemalsuan surat kematian keluarga Giyanto warga desa Sumber rejo kecamatan waway karya kabupaten lampung timur provinsi lampung oleh oknum kepala desa belum menemui titik terang.
Saat dikonfirmasi wartawan aesennews.com melalui telepon, kades sumberejo Qodri mengatakan, dirinya mengakui benar telah membuatkan surat keterangan kematian warganya. "Ya, surat kematian itu saya yang buat, tetapi saya tidak mengetahui yang bersangkutan meninggal dimana," terang Qodri kepada wartawan aesennews.com Rabu, (22/03/23).
Dirinya menambahkan, saat itu pihak keluarga dan kadus datang menemui saya mengatakan yang bersangkutan telah meninggal karena sakit. "Ditemani kadus, keluarga menemui saya. Ya masa saya harus meriksa secara detail mas," tambah Qodri.
"Masalah ini sudah diurus Polsek waway karya, silahkan tanya langsung ke Polsek perkembangannya," jelas Qodri kepada wartawan media ini.
Sementara Kapolsek waway karya AKP Catur saat dikonfirmasi via WhatsApp mengatakan, permasalahan pemalsuan surat kematian masih dalam proses lidik. "Masih Proses, tidak bisa gegabah, ucap Kapolsek waway karya.
Sebelumnya, diberitakan bahwa keluarga Giyanto yang tidak bisa baca tulis dan sebagai masyarakat awan kebinggungan ketika anaknya yang bernama SI punya hutang di sebuah tempat peminjaman uang (Mekar BTPN) yang saat ini pergi dari rumah bersama suami dan anaknya.
Hingga ada seseorang yang menyarankan Giyanto agar yang bersangkutan bisa bebas dari hutang tersebut disarankan membuat surat kematian, hingga akhirnya dibuatlah surat kematian dari kepala desa.
Ketua DPP lembaga swadaya masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Pemantau Pembangunan Lampung (GAMAPELA) Toni Bakrie didampingi Sekretaris Jenderal DPP Gamapela Johan Alamsyah, SE menanggapi hal tersebut, polisi hendaknya menanggapi permasalahan itu dengan serius, karena dapat merugikan pihak - pihak terkait.
Jika memang sudah ada pengakuan dari kepala desa dan Polsek tidak menanggapi serius, sebaiknya aparat penegak hukum di tingkat atasnya dapat mengambil alih permasalahan dugaan pemalsuan surat kematian tersebut, terang Toni. "Pemalsuan dokumen (surat keterangan kematian) bisa diterapkan aparat penegak hukum (APH) dalam pasal 263 KUHP. Namun, ada beberapa unsur pasal kelalaian yang perlu dipenuhi untuk dapat dikatakan sebagai kelalaian," terang Toni kepada wartawan aesennews.com Rabu, (22/03/23) malam.
Selanjutnya Toni mengatakan, seharusnya kepala desa lebih teliti dalam mengeluarkan surat dan tertib dalam administrasi. "Hal ini juga dapat menjadi pelajaran kepada kades lain agar jangan mudah mengeluarkan surat tanpa dasar yang jelas dan melalui pemeriksaan secara teliti," tutup toni yang juga sebagai ketua DPP GAMAPELA (Putra).
