Menurut Pria yang Biasa di Sapa dengan Romo Kefas Ini mengatakan "Saya sudah menonton video pelarangan beribadah di Lampung oleh warga dan Ketua RT di lokasi tersebut. Tindakan tersebut merusak toleransi dan kebebasan beragama Serta menghancurkan Ke Bhinneka an di Indonesia. Aparat hukum harus menindaklanjuti secara hukum," Tegas Pria yang juga Menjabat Sebagai Ketua Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia Propinsi Jawa Barat , kepada media, Rabu (22/02/2023) di Bogor.
Menurut Romo Apapun alasan tidak boleh atau tidak dibenarkan secara seenaknya siapapun atau kelompok manapun bertindak mengganggu dan membatalkan Orang yang sedang beribadah dan menjalankan keyakinan peribadatannya
Kalaupun ada protes katanya, harus dibicarakan penuh etika, bermartabat dan sesuai hukum.
"Jika ada yang keberatan soal pelaksanaan ibadah Kristen harusnya ditunggu selesai dulu. Baru setelah itu protes dan diselesaikan dengan baik-baik," terang Syafrudin Budiman SIP Bacaleg PAN DPR RI Dapil DKI Jakarta I Jakarta Timur ini.
Untuk itu, kepada Pemerintah Propinsi Lampung dan Pemerintah Daerah Bandar Lampung hendaknya secara tegas dan bijaksana mengambil langkah keputusan yang Benar dalam menyelesaikan permasalah tersebut "Negara harus hadir dan melindungi Hak - hak Warga Negara sesuai Konstitusi Negara kita" berikan jaminan Memeluk dan menjalankan Ibadah sesuai keyakinannya di atur oleh Konstitusi Kita, ujarnya
Jadi jangan dengan karena alasan mayoritas adalah muslim hingga dibenarkan melakukan praktek - praktek diskriminasi agama kepada kelompok - kelompok siapapun. "Jangan karena alasan mayoritas, ijin belum turun atau belum lengkap administrasi. Dengan seenaknya mengunakan asas normatif dan bersikap arogan melarang orang beribadat saat lagi melakukan pemujaan. Bagaiman kalau Muslim di daerah minoritas juga diperlakukan sama. Untuk itu harus mawas diri dan jaga toleransi," tukas Kefas Hervin Devananda,STh panjang lebar.
Selanjutnya kata Romo Kefas , hukum jangan dipakai secara formal belaka, namun di praktekkan secara materil. Bagaimanapun kita memegang asas Pancasila sebagai negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
"Kalau melarang orang beribadah itu namanya, Pancasila hanya baru jadi sekedar jargon, Pancasila belum membumi di nusantara inin. Kepada aparat pemerintah yang disumpah kepada negara dan agama harus mengabdi kepada masyarakat serta melindungi kebebasan dan kemerdekaan beragama," ujarnya kepada Awak Media.
Terakhir kata Ketua Departemen Organisasi dan Kaderisasi Dewan Pimpinan Pusat LGMI Organisasi Belanegara - Hankamrata, negara kita bukan negara agama atau negara liberal. Negera Indonesia adalah negara Pancasila atau Negara BerkeTuhanan Yang Maha Esa dalam menjalankan kehidupan bernegara, beragama dan bermasyarakat.
"Kalau tidak beragama dan berkepercayaan bukanlah warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara melindungi kebebasan beragama dan kepercayaan.menjalankan beribadat-nya masing-masing. Kalau ada yang menggangu orang beribadah sama saja mengganggu tujuan negara itu sendiri," pungkas Romo Kefas Aktivis yang juga concern memperjuangkan keseteraan dan hubungan antar umat beragama ini
