Diketahui, JPKP merupakan relawan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo, sesuai dengan keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan nomor AHU No. AHU-0001682AH.01.07. Tahun 2015.
Pada kesempatan ini di sektor Pendidikan di Provinsi Lampung, JPKP yang juga merupakan mata dan telinga Jokowi banyak mendapatkan laporan dari masyarakat, terkait dugaan pungli yang masih marak terjadi di sektor pendidikan Provinsi Lampung, baik itu mulai dari, Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan juga Sekolah Menengah Atas (SMA) serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Mewakili Ketua DPW JPKP Provinsi Lampung, Juliyansyah Lubis, Kepala Divisi (Kadiv) Pendidikan dan Lingkungan Hidup, John Mayer Sinaga beserta Kepala Divisi (Kadiv) Investigasi, Hariansyah sambangi SMKN 1 Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan.
Tujuan kedatangan jajaran DPW JPKP Provinsi Lampung tersebut guna mengurai terkait dugaan penahanan Ijazah beberapa siswa oleh pihak SMKN 1 Tanjung Sari.
"Maksud dan tujuan kami ke SMKN 1 Tanjung Sari, hendak konfirmasi terkait dugaan penahanan Ijazah beberapa siswa disini yang ditahan pihak sekolah," Kata John Mayer Sinaga Kepada Wartawan, Senin 24/10/2022.
Namun, menurut John Mayer Sinaga ketika hendak di konfirmasi pihak sekolah terkesan menunda dan terkesan Kepala Sekolah (Kepsek) SMKN 1 Tanjung Sari enggan menemui perwakilan DPW JPKP.
"Saat kami datang ke sekolah, hanya dipertemukan dengan Wakil Humas sekolah, Abdul Romi. Saat kami minta bertemu Kepsek, Abdul Romi selaku Wakil Humas Sekolah terkesan mempersulit, Jika ingin bertemu dengan Kepsek harus buat janji dulu," Ungkap John menirukan apa yang disampaikan Abdul Romi.
Menanggapi hal tersebut, John Mayer Sinaga, mengungkapkan, "ini akan menjadi atensi khusus jajaran DPW JPKP Provinsi Lampung, jika memang harus bersurat dan membuat janji akan kami layangkan surat. Padahal, kata Abdul Romi, Kepsek ada diruangan, kenapa tidak mau kami temui, beliau kan tidak sedang rapat, jika memang masih rapat, kami bersedia menunggu kok agar masalah penahanan Ijazah ini bisa di urai," Tegas John Mayer Sinaga.
Senada dengan Jhon Mayer Sinaga, Hariansyah selaku Kadiv Investigasi DPW JPKP Provinsi Lampung mengaku kecewa dengan pelayan pihak SMKN 1 Tanjung Sari.
"Bagaimana bisa seorang Kepala Sekolah (Kepsek) bersembunyi di ruangannya, tidak bisa ditemui dengan alasan harus bersurat secara resmi, apa sudah merasa menjadi pejabat besar," Tegas Hari.
"Sudah bisa dipastikan Kepala Sekolah ini tidak mengerti, peran dan fungsinya. Sebagai Kepsek harusnya perspektif menunjukkan bahwa Kepsek juga harus mampu berperan sebagai figur dan mediator, bagi perkembangan masyarakat dan lingkungan," ucap Hari.
Terakhir, John Mayer Sinaga mengatakan, padahal Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Lampung pada bulan April 2022 lalu, pernah menyampaikan melalui Zoom Meeting dan melalui ofline terkait masih maraknya Pungli dengan dalih sumbangan di sekolah.
"Sesuai dengan Rapat Zoom Meeting dan secara Offline, pihak Kejati Provinsi Lampung pernah mensosialisasikan hukum terkait masih maraknya pungli di sekolah sekolah Provinsi Lampung," Ungkapnya.
Selanjutnya, Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin 26 April 2022 lalu. Bahkan, sosialisasi itu diikuti oleh 370 Kepsek, SMP, SMA, dan SMK Se Provinsi Lampung baik secara online dan Offline. Apakah Kepsek SMKN 1 Tanjung Sari tidak mengetahui atau mengikuti sosialisasi tersebut, jika benar mengikuti kenapa pihak sekolah SMKN 1 Tanjung Sari salah menerapkan dan menginterpretasikannya. Sebab kami mendapatkan laporan informasi adanya dugaan penahanan Ijazah dengan dalih, nunggak iuran SPP. Temuan ini akan kita sikapi dengan baik, dan akan kami laporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Lampung, jelas John.
Sementara itu, Diduga Kepsek SMKN 1 Tanjung Sari, Yornedi, ketika dimintai keterangan wartawan melalui pesan Watshsap terkait temuan DPW JPKP Provinsi Lampung tidak menjawab (-red).
