Dalam hal tersebut semenjak kenaikan harga BBM dari berbagai kalangan Masyarakat menuai polemik yang timbul, salah satunya adalah Kalangan Mahasiswa yang berbodong-bodong melakukan aksinya (Demo) untuk penolakan harga BBM naik. Aksi-aksi ujuk rasa yang dilakukan oleh Mahasiswa masih di lakukan hingga saat ini.
Dikutip dari mediapromoter kenaikan harga BBM yang terjadi mengakibatkan berbagai Oknum-oknum Penimbun (Pengecoran) masih marak terjadi, salah satunya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 24.345.23 Kampung Negeri Baru, Kecamatan Umpu Semenguk, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.
Diduga SPBU tersebut masih saja memberikan pengecoran menggunakan sepeda atau memakai jerigen.
Dari hasil pantauan SPBU 24.345.23 Rabu, 21/9/2022 masih saja melakukan pengecoran dari beberapa bulan yang lalu hingga saat ini dengan harga BBM jenis Pertalite Rp 7.650 dan naik keharga Rp 10.000. Namun aktivitas tesebut masih saja berjalan.
"Tentu perbuatan pengecoran ini merugikan orang banyak dan membuat masyarakat negeri baru tidak mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite karna sudah habis atau kosong," ungkap pengedara yang sedang melakukan pengisi BBM di SPBU 24.345.23.
Masih menurut Pengedara yang enggan disebutkan namanya mengatakan, bahwa dirinya sering melakukan pengisi BBM jenis Pertalite di SPBU 24.345.23 tidak pernah kebagian.
"Kami Masyarakat terkadang jika ingin mengisi bahan bakar tersebut selalu habis, " terangnya.
Diketahui juga bahwa mana SPBU 24.345.23 telah mehiraukan Banner Himbau yang Ia Pasang dari Pihak Pertamina, yang mana Himbau terbuat terpasang jelas bertuliskan, " AWAS BISA DIPIDANA! PEMBELIAN SOLAR BBM SUBSIDI DAN PERTALITE BBM PENUGASAN UNTUK DISALAHGUNAKAN/DIPERJUALBELIKAN KEMBALI TANPA IZIN USAHA MIGAS ADALAH PELANGGARAN YANG DAPAT DIPIDANA, UU MIGAS NO. 22 TAHUN 2001 PASAL 35".
Terpisah Donal Andrias S. H selaku Bendahara dari Kongres Advokat Indonesia Provinsi Lampung mengatakan, Undang - undang republik Indonesia no. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang migas, setiap orang yg menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yg disubsidi dipidana dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar).
"Sudah jelas dan diatur dipasal 55 undang-undang tentang migas setiap orang yg telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak subsidi dipidana selama 6 tahun, harus ditindak tegas dan konsekuensi harus dijalnkan karena sudah jelas diatur diundang-undang migas tersebdiri, " ungkapnya saat dihubungi wartawan, Kamis 22/9/2022.
Sampai berita ini di tayangkan, pihak SPBU tersebut belum dapat memberikan keterangan.
(Sumber:Mediapromoter)
