Banyaknya keluhan masyarakat perkerjaan tersebut ditinggalkan begitu saja yg jelas kelihatan belum rampung.ironis kontraktor gk ada bebam tidak menyelesaikan prmbangunan drenase tersebut.ada Apa Ini?.
Memang banyak desas desus di masyarakat kota medan ada setoran 22% untuk mendapatkan pekerjaan drenase tersebut tersebut setor kepada orang terdekat walikota.
Hingga kontraktor gk ada beban atau gk takut diperiksa dalam Masalah ini.
Pihak dari kadis Pu kota medan pun merasa gidak ada beban menjawab.kami skan turin memperbaiki drenase tersebut ungkap beliau ketika di mintai kompirmasi masala ini di sela2 audensi Dpw Lsm Pakar Tgl.16 Maret 2022 di kantor Dinas Kota Medan
Padahal persoalan ini sudah berlarut larut ber bulan2 tampa ada perbaikan.
Unyuk itu maka Dpp lsm Pakar memerintakan Dpc Lsm Pakar Kota Medan untuk melalsanakam aksi
damai sesegera mungkin.
Agar hal ini betulw dapat perhatian serius dan pihak kpk memanggil dan memeriksa oknum2 yg
Terkait dalam masalah ini.
Dan untuk ada penyelesaian secara hukum.
Sebab hal ini sudah melanggar ketentuan surat perintah kerja ( Spk)
Yg harus di pertanggung jawabkan.
Sebab hal ini jelas sudah merugikan masyarakat dan pemerintah.dan yg lebih jelasnya Ketum Dpp ATAN gantar Gultom mengatakan
Ada sanksi2 di dalam Surat Perintah kerja (Spk).
Ketentuan2 pelaksanaan mulai kerja .batas waktu penyelesaian kerja dan saksi tidak rampung.
Hal wajib di Laksanakan.
Agar masyarakat puas.
Dan juga Bapak Walikota Medan tetap namanya bagus di masyarakat.dan segera menindak bawahannya dalam hal ini kadis Pekerjaan Umum Kota Medan.
(robinsius silalahi)
