Hal ini sebagaimana terungkap dalam aksi penandatanganan mosi tidak percaya yang dilakukan secara serempak dan bergelombang dari para peserta Musda PWO Jateng di arena Musda yang mewakili dari berbagai daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.
Menurut Pimpinan Sidang Musda PWO Jateng, Fery Fanta menjelaskan bahwa aksi yang dilakukan ratusan jurnalis PWO Jateng tersebut merupakan protes atas ulah oknum Ketum DPP PWOIN yang telah membekukan para pengurus PWO Jateng secara sepihak, arogan dan melanggar aturan, " Apa yang dilakukan oknum Ketum tersebut dinilai telah melanggar AD/ART, sepihak dan tak punya etika secara organisatoris," ungkapnya.
Bahkan Fery Fanta merinci beberapa kesalahan yang telah dilakukan oknum Ketum tersebut diantaranya Pembekuan SK beberapa Pengurus PWO di Jateng yang tidak prosedural," Pembekuannya batal demi hukum, dan salah sasaran. Karena SK yang dibekukan bukan produknya. Kemudian Sekjennya juga tidak jelas, masak Bendum dan Sekjen DPP PWOIN hasil comotan. Dan saya yakin Ketum, Sekjen dan Bendumnya pun diduga tidak terdaftar di SK Kemenkum HAM RI. Dan mungkin itu yang dimaksud oknum tersebut illegal dan inskonstitusional. Sedangkan pihak kami selalu taat aturan sesuai AD/ART dan memutuskan sesuatu selalu secara bermusyawarah seperti Musda saat ini, bukan asal comot dan rekayasa, " tandasnya.
Selanjutnya Fery Fanta juga telah mengambil sikap dalam Musda PWO Jateng ini untuk mengajukan mosi tidak percaya kepada Ketua Umum DPP PWOIN yang dinilainya telah melanggar AD/ART, "Kami ajukan mosi tidak percaya, kemudian meminta Ketum agar mengundurkan diri dan bila perlu segera diselenggarakan Munaslub PWOIN. Namun jika hal ini tidak direspon dengan baik, maka Kami akan berdiri sendiri. Itu komitmen kami dalam menuntut keadilan, " jelasnya.
Sementara itu Dewan Penasehat PWO Jateng, Didik Methana menilai ulah oknum Ketum DPP PWOIN sudah diluar batas kewenangannya," Pembekuan itu tidak ada di AD/ART PWO hanya dilakukan ambisi seorang diri. Mestinya Musyawarah dulu dengan wanhat untuk memutuskan sesuatu. Ulah itulah yang justru illegal. Dan Musda PWO Jateng sudah benar dan sah legal sesuai aturan," tuturnya.
Senada juga disampaikan Ketua PWO Jateng terpilih, Hadi Lempi yang menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya telah berkomunikasi dengan Ketum DPP PWOIN dan telah mengundangnya, namun tidak tahu menahu Dia tidak hadir dan justru menerbitkan SK Pembekuan, "Ulahnya kayak anak-anak bukan merangkul tapi memukul. Namun kami tetap coba lagi untuk kebaikan PWO, saya akan laporkan hasil MUSDA ini kepada Ketum. Tapi kalau tidak direspon berarti Dia bukan lagi bagian dari Kami," ujar Hadi.
Dalam penelusuran Media ini, memang adanya ontran-ontran di PWO Jateng terditeksi paska adanya beberapa pembentukan DPC PWO Kabupaten/Kota di Jateng oleh Ketum DPP PWOIN tanpa melibatkan PWO Jateng yang berakibat munculnya dualisme kepemimpinan PWO dibeberapa Kabupaten/Kota se Jateng hingga berlanjut dengan pembekuan beberapa Kepengurusan PWO di Kabupaten/Kota se Jateng menjelang Musda PWO Jateng di Guci yang diduga sengaja untuk menjegal dan menghalalkan kegiatan tersebut.
Dan hal itulah yang memicu Segenap Pengurus dan anggota PWO se Jateng untuk mengajukan Mosi tidak percaya pada Ketumnya yang dinilainya telah mendholiminya, " Ya wajar, jika mereka membuat mosi tidak percaya dan meminta mundur Ketumnya. Karena mereka kecewa dan merasa didholimi.Itu karena disebabkan ulahnya Dia yang semena-mena dan melanggar AD/ART Mas," pungkas salah seorang Peserta Musda.Berita ini di lansir dari Lidik Krimsus grup Wps.(Hadi Purwono)
